Header Ads

Terkait Anggara 7 M Dikelola Kesra, Ini Tanggapan Wabub

Anggara 7 M Dikelola Kesra, Ini Jawaban Wabub




Dompu Kabardompu.
Wakil Bupati Dompu Syirajuddin  angkat bicara terkait Alokasi anggaran Gemuk yang dikelola Bagian Kesra Setda Dompu. Wakil Bupati Dompu memberikan peringatan keras. Hal itu diungkapkannya saat bertemu Wartawan di pintu Belakang Kantornya di Gedung Parenta Dompu Senin, (13/4) Siang tadi.

Dalam pernyataannya Wabup menegaskan tuntutan tugas Pemerintah Daerah (Pemda) dibawah kepemimpinan Bambang – Syirajuddin saat ini adalah mengoptimalisasi penerapan efisiensi anggaran belanja Daerah dan mengoptimalisasi Pendapatan  Asli Daerah (PAD).

“Pertama kita efisiensi masalah belanja, yang kedua optimalkan pendapatan aslinya daerah. Itu yang harus kita lakukan hari ini”, ungkapnya.

Syirajuddin mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk tidak membuang – buang anggaran untuk pembiayaan yang tidak penting. “Yang penting itu tingkatkan PAD yang kita punya, efisiensi belanja, bukan malah semakin melakukan pembengkakan untuk belanja yang tidak penting”, tegasnya.

Diketahui, beberapa waktu belakangan postur anggaran Gemuk yang dikelola oleh kesra yang diperkirakan hampir mencapai Rp.7 Milliar itu kian menjadi pertanyaan publik. Apa pertimbangan yang mendasari Pemda Dompu untuk memberikan kewenangan kepada Bagian Kesra Setda Dompu untuk mengelola anggaran yang cukup besar?

Disisi lain, masih banyak OPD yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II dan mengurus terkait kesejahteraan rakyat namun hanya mendapat Porsi yang jauh lebih rendah dibanding alokasi anggaran untuk Bagian Kesra.

Beberapa OPD tersebut diantaranya adalah Dinas Sosial yang hanya mendapat alokasi anggaran tidak lebih dari Rp.396 Juta saja. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hanya mengelola anggaran sebesar Rp.1,4 Milliar. Demikian pula Dinas yang mengurus persoalan Perempuan dan Anak di Kabupaten Domu hanya mendapatkan alokasi yang sama yakni Rp.1,4 Milliar Rupiah.

Terkait persoalan ini, sejumlah Pejabat yang berwenang telah diupayakan untuk dikonfirmasi guna mendengar klarifikasinya, namun hingga berita ini diturunkan, para pejabat tersebut masih enggan.[Tim]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.